Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers  adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar  1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media  siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat,  kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki  karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat  dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya  sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik  Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola  media siber, dan masyarakat menyusun PedomanPemberitaan Media Siber  sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana  internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi  persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang  ditetapkan Dewan Pers. b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)  adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna  media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan  berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog,  forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. b. Berita  yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang  sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. c. Ketentuan  dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat  mendesak; 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas  disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang  harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat  diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita  tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam  waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang  sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib  meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil  verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan  pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi  Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40  tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan  secara terang dan jelas. b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk  melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih  dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna.  Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. c. Dalam registrasi  tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis  bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 2) Tidak memuat  isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama,  ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; 3)  Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan  bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,  cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau  menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). e.  Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna  yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut  harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. f.  Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi  setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir  (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam  setelah pengaduan diterima. g. Media siber yang telah memenuhi  ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung  jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar  ketentuan pada butir (c). h. Media siber bertanggung jawab atas Isi  Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi  setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers,  Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.  b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang  diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. c. Di setiap berita  ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat,  koreksi, dan atau hak jawab tersebut. d. Bila suatu berita media siber  tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita  yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada  di bawah otoritas teknisnya; 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh  sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang  mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; 3) Media yang  menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan  koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan  atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat  hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani  hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak  Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan  penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA,  kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau  berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. b.  Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media  asal yang telah dicabut. c. Pencabutan berita wajib disertai dengan  alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan  iklan. b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi  berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’,  ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi  tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).